Pedoman Verifikasi TKDN

2 hari ini dapet tugas di Bandung atas undangan Ditjen Migas untuk menyusun Pedoman Verifikasi TKDN di bidang migas. Perwakilan yang hadir ada dari Sucofindo, SI, Ditjen Migas dan saya mewakili BPMIGAS. Banyak poin bagus yang bisa didefinisikan dalam 2 hari diskusi di sini. Ditargetkan pada minggu ke 4 bulan Mei

Selama ini memang acuan yang digunakan baik oleh SI dan Sucofindo kurang lebih sudah sama. Namun pada pelaksanaan di lapangan ada jalan berbeda yang dipilih. Hal ini karena memang pada penyusunan SOP sebelumnya, ada hal detil yang memang belum didefinisikan. Dalam tulisan ini saya ingin belajar mengenai penyusunan pedoman maupun SOP yang GREAT.

………………………………..

Instruktur TKDN

Minggu kemarin tanggal 29 Maret, Saya kembali diberikan kesempatan untuk terbang ke Batam. Kali ini dengan tema yang berbeda. Instruktur TKDN. Ini adalah salah satu passion terbesar saya. Hehehe… Jujur pengen sih suatu saat bisa ngajar di UI.

Kali ini lembaga yang mengundang adalah MCP. Dulu pernah juga ngajar TKDN, tapi lembaganya waktu itu Indocita. Asik sebenarnya bisa sharing dengan banyak orang tentang hal yang saya sedikit kuasai. Benar-benar menyenangkan. Dibayar pula. Hehhehe.

Sebetulnya Pak Mardji sih yang ngajakin untuk ngajar kemarin. Kebetulan Pak Mardji menjelaskan masalah kebijakan PTK 007 sedangkan saya mengenai tata cara perhitungan TKDN-nya.

Kemarin peserta yang ikut adalah dari teman-teman di KKKS. Ada BOB Bumi Siak Pusako, HESS, Petrochina dan BP. Total ada 18 orang. Tempatnya di Planet Holiday, ya jadi sempat lah main-main ke depan.

Yang paling asik adalah ketika bisa memastikan bahwa peserta bisa memahami materi yang disampaikan. Bahkan ketika pada saat menerjakan soal evaluasi, yang memang saya siapkan soal jebakan, akhirnya ada 3 orang yang bisa lolos. Dan yang lainnya menjadi tahu bahwa mereka kena jebakan batman tapi akhirnya jadi lebih paham.

Jadi kepikiran juga.. Enak juga sebetulnya jadi konsultan tkdn ya.. Next Project kah??

TKDN – Pajak Keluaran dan Company Overhead

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011. Disebutkan bahwa perhitungan TKDN tidak termasuk keuntungan, company overhead, pajak keluaran. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba memperjelas dua hal, Company Overhead dan Pajak Keluaran.

Company head clear merupakan bagian yang tidak dihitung. Karena bukan termasuk dari biaya memproduksi barang, ataupu biaya dalam mendeliver pekerjaan proyek. Yang sering ditanyakan adalah, bagaimana kalau factory overhead. Factory overhead termasuk dalam perhitungan TKDN karena menjadi bagian biaya dalam memproduksi barang. Factory overhead diantaranya gaji supervisor, gaji manajer QC, sampai dengan gaji kepala pabrik. Selanjutnya termasuk  juga ke dalam factory overhead adalah listrik, gas, pajak, sewa pabrik, dll.

Selanjutnya, mengenai pajak keluaran. Dalam Permen 16 tersebut memang tidak memberikan definisi tentang apa Pajak Keluaran. Selanjutnya referensi definisinya dapat diambil dari UU Pajak No 18 tahun 2000. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak. Jadi yang tidak termasuk dalam perhitungan adalah PPN dalam rangka penyerahan barang/jasa. Perlu saya konfirmasikan juga bahwa seluruh PPN dalam rangka pengadaan material dan PPH Tenaga Kerja yang terlibat bisa dimasukkan ke dalam perhitungan.

Semoga sedikit menjelaskan.

 

TKDN – Ketepatan Angka TKDN Barang

Saya mengawali tulisan ini dengan kalimat terkenal You only can manage what you can measure. Yahh harus bisa terukur. termasuk juga TKDN.

Dalam tulisan ini saya ingin lebih fokus khusu untuk TKDN Barang. Supaya tidak mbeleber kemana-mana dan idenya bisa sampai.

Selama ini nilai TKDN selalu diwakili dengan angka persentase. Berapa persen dari cost to make yang dibelanjakan ke dalam negeri. Sebetulnya bukan sekedar dibelanjakan tetapi benar-benar masuk ke kantong di dalam negeri.

Nilainya merupakan hasil dari verifikasi yang dilakukan terhadap bukti dan dokumen pengeluaran dalam menghasilkan sebuah barang. Verifikasi yang dilakukan bersifat on spot dengan memperhatikan dokumen yang ada selama setahun terakhir.

Kemudian nilai TKDN hasil verifikasi ini akan tertuang dalam sebuah sertifikat yang ditandasah oleh Kem Perindustrian. Masa berlakunya 2 tahun. Nah ini yang menjadi persoalan yang idenya ingin saya munculkan dalam tulisan ini. Sepanjang 2 tahun setelah verifikasi dilakukan sangat mungkin perusahaan mengubah sumber bahan baku yang diproduksi.

Kalau dalam sertifikasi ISO 9001, setahu saya, ada skema surveillance untuk memastikan bahwa prosedurnya masih berjalan setelah sertifikat dikeluarkan. Saya pikir seharusnya TKDN pun harus demikian. Seluruh dokumen belanja selama 6 bulan (misalnya) harus dimonitor dan setelah itu ada semacam dokumen yang menjelaskan bahwa nilai awal masih sesuai.

Memang ada plus dan minusnya. Ini ide saya bagaimana ide Anda??

By maskuntop Posted in TKDN

TKDN – Tenaga Kerja Asing

Sesuai dengan ketentuan PTK 007 Rev 2 BPMIGAS dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16 Tahun 2011, Penilaian Tenaga Kerja adalah berdasarkan kewarganegaraanya. Artinya hanya dipisahkan menjadi Tenaga Kerja Dalam Negeri atau Tenaga Kerja Asing. Namun untuk penilaian TKA biasanya sering dipahami sebagai 100% Komponen Luar Negeri atau berarti total TKDN menjadi 0% dong. Nah ini yang salah….

Dalam perhitungan biaya Tenaga Kerja, komponen biaya yang bisa dihitung bukan hanya berasal dari gaji saja, tetapi juga ada tunjangan tempat tinggal, mobilisasi, asuransi atau yang lainnya. Bahkan termasuk pajak PPH 21/26 yang dibayarkan kepada negara. Nah biaya-biaya ini berpotensi menjadi komponen biaya yang masuk kedalam Komponen Dalam Negeri. Namun bagaimana syaratnya.

Kalau misalkan tunjangan tersebut langsung dibayarkan kepada TKA diawal, dipakai atau tidak itu sudah diberikan kepada TKA tersebut, maka perhitungannya menjadi Komponen Luar Negeri.

Baru bisa dikategorikan KDN apabila, tunjangan-tunjangan tersebut dibayarkan langsung kepada penyedia jasa yang menghandle service untuk TKA tersebut. Sebgai contoh tunjangan mobilisasi dibayarkan kepada penyedia layanan sewa TRAC sebagai contoh. Atau tunjangan tempat tinggal diberikan berupa apartemen yang dibayarkan langsung kepada perusahaan Indonesia. Kalau pajak sih otomatis.

Semoga membantu….

Pengertian Perusahaan Dalam Negeri

Dalam PTK 007 Revisi II, Status Perusahaan dibagi menjadi 3, perusahaan dalam negeri, perusahaan nasional dan perusahaan asing.

Ada preferensi yang diberikan apabila status perusahaannya adalah perusahaan dalam negeri. Definisi perusahaan dalam negeri seperti yang tertuang dalam PTK 007 adalah Perusahaan nasional yang  lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh WNI, Negara, Pemda, BUMN atau BUMD.

Beberapa pertanyaan masih banyak muncul untuk lebih memastikan definisi tersebut. Sampai akhirnya ada penjelasan yang lebih detail untuk memberikan kesamaan pemahaman dari semua orang yang membacanya.

TKDN minimal 50% untuk PG baru.

Ini berita yang saya baca ….

32 investor pembangunan pabrik gula baru diwajibkan menggunakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di atas 50 persen. Lokasi pabrik tersebut di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi, NTB, dan Papua.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp1 miliar dalam pembangunan pabrik gula baru ini dibutuhkan lahan seluas 300 ribu hektar. Pemerintah memberikan bonus tambahan sebanyak 200 ribu hektar, jadi 500 ribu hektar guna mengejar target swasembada gula.

“Dengan pembangunan pabrik gula ini bisa memenuhi kebutuhan nasional, dan diharapkan bisa swasembada,” kata Menperin MS Hidayat pada seminar Nasional Revitalisasi Industri Gula, di Jakarta, Senin [25/01].

Tahun 2014, kebutuhan gula diprediksi mencapai 5,7 juta ton yang terdiri dari 2,96 juta ton gula konsumsi, 2,74 juta ton gula kebutuhan industri makanan dan minuman.

Produksi tahun 2009 masih berkisar 2,6 juta ton dengan kebutuhan nasional yang sebanyak 4,85 juta ton. Karena itu, nilai dan volume impor gula masih cukup tinggi dan menempatkan Indonesia sebagai importir gula terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan India.

Penambahan 500 hektar lahan tersebut setara dengan penambahan kapasitas giling pabrik gula sebanyak 163 ribu ton cane per hari (TCD). Produksi tersebut sebanding dengan pembangunan 11 buah pabrik gula baru masing-masing berkapasitas 15 ribu TCD atau 16 pabrik gula. Keenam belas pabrik gula tersebut berkapasitas 10 ribu TCD atau 20 pabrik gula dengan kapasitas 8 ribu TCD.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Thomas Darmawan mengatakan mendukung sepenuhnya program tersebut.
Dengan pembangunan pabrik gula, ia mentargetkan industri makanan dan minuman akan tumbuh positif dan menjadi Rp600 triliun pada 2010. Dari sebelumnya sebesar Rp530 triliun pada 2009.

“Gula itu cakupannya luas.. Dari industri susu, permen, makanan ringan, utnuk pengeras, pengawet, dan masih banyka lagi,”ujarnya. Direktur Eksekutif AGRI Yamin Rahman mengungkapkan,sebanyak 3 perusahaan dari 8 perusahaan anggota AGRI menyatakan kesanggupan dan ketertarikan untuk bergabung.

Ketika ditanya kapan persisnya action, ia mengatakan kemungkinan terlaksana setelah terbentuk working group. “Saya rasa terlaksana setelah terbentuk working group antara pemerintah- swasta,” katanya

…………….

Apabila benar kebijakan ini diterapkan, produsen mesin peralatan dalam negeri akan mendapatkan angin segar.  Jika satu PG membutuhkan nilai investasi mesin senilai 100 Miliar, maka akan ada belanja 3,2 Triliun yang akan mengalir dalam rangka pembangunan PG-PG ini. Jika 50% mengalir ke produsen mesin dalam negeri, bisa dibayangkan geliat industri mesin yang semakin kuat.

Yang saya bingung, nilai 1 Miliar yang dianggarkan pemerintah itu untuk apa ya? belum jelas tuh. Kalo subsidi kok terlalu kecil. Atau mungkin  untuk perencanaan ya. Untuk apa pak menteri?

Self Assessment TKDN Barang

Dalam melakukan perhitungan TKDN Barang, Ada 3 Komponen yang diperhatikan yaitu (1) Bahan Baku, (2)Tenaga Kerja, dan (3)Factory Overhead. Ketiga komponen ini ada pembentuk harga pokok produksi (HPP) suatu produk. Jadi perhitungan TKDN barang hanya sampai pada HPP suatu produk. Biaya-biaya lain diluar HPP seperti biaya marketing, biaya administrasi kantor dll tidak dimasukkan dalam perhitungan TKDN.

(1) Bahan Baku
Bahan baku adalah semua material yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Sebagai contoh jika produknya adalah baju, maka contoh material di sini adalah (kain, benang, kancing, dll) bahkan jika produk itu dikemas ke dalam plastik, maka plastik itu pun bisa dimasukkan sebagai bahan baku penunjang.

(2) Tenaga Kerja
Yang dimaksud disini adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi barang. Beberapa biaya tenaga kerja ini diantaranya (gaji, tunjangan, lembur, asuransi, seragam, konsumsi, dll)

(3) Factory Overhead

Factory overhead adalah biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja, dan semua biaya pabrikasi lainnya yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.

Download Form Asselfment TKDN Barang